Tuesday, December 5, 2017

Temu Nasional Pengadaan 2017 : Permasalahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Serta Solusinya

Saya hadir di Acara Temu Nasional Pengadaan 2017

Pandangan mengenai Administrasi Pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dah keinginan masyarakat yang berkembang saat ini. Kerjakeras yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat ini dapat dilihat dari kebijaksanaan yang ditetapkan.

Hal ini tergambar dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pengadaan) yang telah mengalami revisi hingga 4 (empat) kali. Adanya peubahan ini menjadi satu pertanda bahwa pandangan mengenai pelaksanaan pengadaan telah berkembang sangat dinamis.

Kemudian pada tahun 2017 telah hadir Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa konstruksi yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, perubahan ini juga merupakan tanggapan positif negara terhadap keniscayaan perubahan pandangan tersebut.

Berdasarkan hal ini maka Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) yang dalam hal ini merupakan Lembaga yang bertujuan melakukan studi dan pengkajian terhadap aturan serta pelaksanaan Pengadaan di Indonesia, kemudian menyebarluaskan tata nilai dan tata cara pengadaan yang baik dan benar kepada seluruh stakeholder di Indonesia.

Menurut Khalid Mustafa yang merupakan Ketua Umum Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) "Jika perubahan Peraturan disisi pengadaan barang/jasa tidak dipahami dan diikuti dengan perubahan regulasi pada ekosistem lain, kami khawatir terjadi disharmonisasi Pelaksanaan Pembangunan", ujarnya.

Senada dengan yang disampaikan oleh Khalid Mustafa, Pakar P3I Djamaludin Abubakar yang juga merupakan mantan Deputi Lembaga Kajian LKPP-RI. Menurut beliau tekanan masif pada pelaksanaan Pengadaan di era Pemberantasan Korupsi adalah salah satu indikasi dibutuhkannya langkah strategis untuk menyesuaikan regulasi dan pola berpikir seluruh pihak.

Pengadaan Barang/Jasa harus dilihat sebagai proses pengelolaan dimana didalamnya banyak resiko yang harus dilonggarkan, ditelaah dan dikelola, dengan standar kompetensi yang memadai. Djamaludin menegaskan bahwa "Jika tidak dilakukan maka sampai puluhan tahun ke depan kita akan terus disibukan dengan persoalan dipenjarakannnya pelaksana pengadaan, yang justru memperlambat laju pembangunan". 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka event  Temu Nasional Pengadaan Indonesia diselenggarakan sebagai event tahunan P3I. Acara Temu Nasional Pengadaan Tahun 2017 merupakan event ke-5 yang diselenggarakan oleh P3I dan suatu kehormatan bagi saya mendapatkan kesempatan, untuk hadir mengikuti event Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017 dengan tema "Peluang dan Tantangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Jasa Konstruksi Di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) pada tanggal 30 November - 01 Desember 2017 di The Media Hotel and Towers yang berlokasi di Jl. Gunung Sahari Raya No.03 Sahari Utara, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Event Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017 dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan materi-materi yang disampaikan dalam Diskusi Panel antara lain, sebagai berikut :

Para Narasumber di Hari Pertama diskusi Panel

Hari Pertama 30 November 2017
  1. Arahan Kebijakan Jasa Konstruksi yang disampaikan oleh Dr.Ir. Syarif Burhanuddin , M.Eng (Direktur Jendral Bina Konstruksi PUPR)
  2. Arahan Kebijakan Pengenbangan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang disampaikan oleh Dr.Ir Agus Prabowo, M.Eng (Kepala LKPP)
  3. Implementasi Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
  4. Inovasi Pengadaan berdasarkan perubahan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang materinya disampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Para Narasumber di Hari Kedua


Hari Kedua 01 Desember 2017
  1. Terhindar Dari Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disampaikan oleh Dr. Gazalba Saleh, SH, MH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
  2. Korupsi dalam pengadaan Barang/Jasa dan Solusi/Rekomendasi Perbaikannya yang disampaikan oleh Hifdzil Alim, SH,MH (Pusat Kajian Anti Korupsi FH-UGM)
  3. Pemeriksaan Keuangan Hasil Pekerjaan Konstruksi yang disampaikan oleh Arief Setiawan Budi Nugroho, PH.D (Universitas Gajah Mada)
  4. Persyaratan Penyedia Jasa Konstruksi yang disampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  5. Titik Kritis Penyelesaian Permasalahan Kontrak Pekerja Jasa Konstruksi, yang disampaikan oleh Drs. Heri Suroso ST,MT (Universitas Tidar)
  6. Penyelenggaraan Competitive Catalogue yang disampaikan oleh Ir. Djamaludin Abubakar, M.sc (Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia).
Dalam Diskusi Panel ini P3I berusaha melibatkan seluruh Stake holder yang terlibat dalam penyelenggaraan Pengadaan. Event yang telah berlangsung dihadiri oleh 200 peserta dari Seluruh wilayah Indonesia. Baik dari unsur Aparatur Pemerintah Pemerintah Pelaksanaan Pengadaan, pejabat, legislatif, swasta, penegak hukum hingga unsur pers dan lembaga swadaya masyarakat.

Para Peserta Diskusi terdiri dari berbagai kalangan yang mempunyai hubungan erat dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sayang sekali saya hanya dapat hadir pada Diskusi Panel di hari Kedua jadi saya tidak akan membahas materi di hari pertama. Dari 5 materi yang disampaikan di hari ke dua diskusi panel ini ada dua materi yang menjadi perhatian utama saya yaitu materi yang disampaikan oleh Dr. Gazalba Saleh, SH, MH (Hakim Agung Mahkamah Agung) dan materi yang disampaikan oleh Hifdzil Alim, SH,MH (Pusat Kajian Anti Korupsi FH-UGM). Karena kedua materi ini banyak membahas tentang kasus Tipikor yang kini banyak menyita perhatian kita contohnya seperti kasus E-KTP dan kasus-kasus lainnya.

Dalam pembukaan diskusi panel yang disampaikan oleh  Dr. Gazalba Saleh, SH, MH, beliau menjelaskan bahwa materi yang disampaikan membahas tentang "Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Catatan Penting untuk Menghindarinnya". Beliau menjelaskan mengapa mengangkat materi ini karena berdasarkan pengalaman Beliau Sebagai Hakim Tipikor selama 7 tahun, 5 Tahun di Surabaya dan 2 Tahun di Bandung. Menurut Dr. Gazalba setelah beliau amati banyak perkara yang masuk di Pengadilan Tipikor Surabaya dan Bandung berkaitan erat dengan Pengadaan Barang Dan Jasa.

Dr. Gazalba Saleh menjelaskan "Yang menjadi keprihatinan saya karena seharusnya Penyelenggara atau Pejabat Pengadaan itu karena kesalahan administratif saja berujung ke penjara. Kenapa bisa terjadi seperti ini ? karena ada banyak faktor salah satunya adalah Meremehkan Peraturan Perundang-Undang Di Bidang Pengadaan  Barang Dan Jasa. Pejabat-pejabat Pengadaan tersebut mereka bahwa hal itu bukanlah hal yang penting, yang penting  bagaimana barang itu tersedia, jasanya ada kemudian dibilah-bilah sedemikian rupa lalu kemudian setelah itu diberikan kepada user dan seterusnya selesai". Ujar beliau.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa  "Mereka Mengabaikan hal-hal yang kecil padahal hal-hal yang kecil ini adalah pintu masuk bagi Penyidik untuk menyeret Para Pejabat Pengadaan tersebut. Ini menjadi keprihatinan saya karena awalnya hanya dimulai dari hal-hal yang sifatnya dianggap kecil tetapi kemudian menjadi masalah besar bagi Pejabat Pengadaan tersebut".

"Menjadi masalah besar karena ancaman hukumannya biasanya berat apalagi kerugian negaranya juga besar. Padahal saya tahu persis juga Pejabat Pengadaan itu honornya kecil harus memikul tanggungjawab yang berat dengan honor yang kecil lalu kemudian kalau sudah sampai ke pengadilan maka Pimpinan-Pimpinannya itu seolah-olah tidak mau melihat lagi yang bersangkutan.  Diserahkan untuk diselesaikan sendiri masalahnya di pengadilan. Seharusnya menurut pendapat saya kalau fokus Pengadaan itu dilaksanakan dan kemudian ada masalah yang tidak menyentuhkan secara langsung pejabat pengadaan maka seharusnya di dampingi oleh Lembaganya yang bersangkutan". 

"Karena jika hal ini dibiarkan begitu saja maka lama kelamaan banyak Penyelenggara Pengadaan itu ogah untuk menjadi Panitia Pengadaan Barang bahkan mereka menyembunyikan sertifikatnya dan yang kemudian maju kedepan mereka yang tidak punya sertifikat, ini juga menjadi masalah lagi. Jadi hal-hal seperti inilah yang kemudian harus diperbaiki. Dalam kontek ketika Penyelenggara bekerja dan begitu juga dalam konteks ketika Para rekanan itu bekerja dengan baik. Itu yang menjadi latar belakang mengapa saya menggangkat persoalan ini sebagai persoalan yang penting dan ternyata forumnya ada seperti ini", ujar beliau lebih lanjut.

Dalam pemaparannya Dr. Gazalba Saleh, SH, MH menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan agar terhindar dari Tipikor dalam pengadaan Barang atau Jasa yaitu baik Sebagai Rekanan Penyedia Barang dan Jasa maupun sebagai Pejabat Penyedia Barang Dan Jasa yaitu antara lain :
  • Pahami dengan baik kontrak dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait. Dr. Gazalba Saleh, SH, MH menjelaskan dalam pengadaan Barang dan Jasa harus ada  ada kontrak yang dipegang dan jangan sampai keluar dari kontrak serta peraturan Perundang-Undangan yang terkait karena Penyidik, Penuntut dan Majelis Hakim kalau memeriksa sebuah perkara itu  basisnya dari kontrak dan aturan-aturannya karena kontrak dan aturan-aturan itu merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Jadi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa harus benar-benar mentaati kontrak.
    Kalau ada mbung harus dibuat secara formal harus dibuat berita acaranya jangan disampaikan secara lisan ini saangat penting sekali karena saat dipengadilan itu yang menjadi bukti bahwa yang bersangkutan telah berusaha untuk tidak mentaati pasal-pasal dalam kontrak. Jadi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa setiap tindakan yang dilakukan harus ada bukti hitam di atas putih karena itu sangat penting sekali karena jika hanya lisan maka ini menjadi pintu masuk bagi Pihak Penyidik untuk memeriksa mereka yang bekerja tidak berdasarkan atas kontrak .

  • Setiap Kesepakatan atau tindakan administratif lainnya harus dalam bentuk tertulis.

  • Harus bekerja berdasarkan SOP. Taatilah SOP yang telah dibuat oleh Instansi tempat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa bekerja. Karena SOP menjadi acuan bagi Penyidik untuk menilai bahwa Pejabat pengadaan Barang dan Jasa bekerja atau tidak bekerja susuai dengan SOP yang telah dibuat. 
  • Harus Bekerja sesuai tugas/kewenangannya. Jangan sampai melaksanakan pekerjaan yang bukan menjadi kewenangannya. Karena dalam konteks menjalankan kewenangan, ada orang yang mempunyai kewewenangan tetapi tidak menjalankan tugasnya itu merupakan termasuk tindakan pelanggaran hukum ada juga punya kewenangan diberikan kepada orang lain dan tanpa ada mandat dari orang tersebut nah hal ini juga bisa disalahkan bagi mereka yang memberikan kewenangan. Ada juga yang tidak mempunyai kewenangan tetapi bertindak seolah-olah punya kewenangan ini juga termasuk perbuatan yang tidak benar.Jadi Pejabat Pyang memiliki kewenangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa harus melaksankan kewenangannya dengan baik jangan sampai melenceng karena jika melenceng maka itu bisa menjadi pintu masuk bagi Penyidik untuk melakukan pemeriksaan.
  • Jangan mengikuti kemauan perintah atasan apabila kamauan /perintah tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan SOP. Jika kita menjadi Pejabat penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa jangan mau menjalani perintah atasan yang tidak sesuai dengan Peraturan dan SOP
  • Tidak boleh berlindung dibalik perintah atasan.     
Selanjutnya materi ke dua yang disampaikan dengan tema Korupsi dalam pengadaan Barang/Jasa dan Solusi/Rekomendasi Perbaikannya yang disampaikan oleh Hifdzil Alim, SH,MH (Pusat Kajian Anti Korupsi FH-UGM).

Menurut Hifdzil Alim,SH,MH dalam APBN Anggaran Infrastruktur tahun 2018 mencapai 409 triliun rupiah. Jumlah tersebut belum dihitung dengan infra struktur yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah (APBD). Besarnya anggaran infrastruktur yang dibuat bisa menjadi peluang untuk terjadi tindakan korupsi. hal ini bisa dilihat dari gambar berikut :

Korupsi Penyediaan Barang Dan Jasa
Berdasarkan data dari KPK tahun 2016 Perkara Tipikor berdasarkan modus yang menduduki peringkat pertama adalah mengenai Pengadaan Barang/Jasa yaitu sebanyak 14 perkara. Sedangkan Perkara Tipikor berdasarkan Jabatan tertinggi dilakukan oleh Anggota DPR dan DPRD sebanyak 23 perkara.

 Modus Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa yaitu antara lain :
  • Trading in influence by majors/officers
  • Governing Regulation
  • Mark-UP and Mark-down of price or assets
  • Spesification Of Goods or services
  • Bribery By Private sector atau penyuapan
  • Extortion By Major /officers atau pemerasan 
 Masalah yang terjadi dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang ada antara lain :
  • Kekuasaan dan Politik berbiaya tinggi.
  • Keuntungan tanpa batasan
  • Lemahnya Penegakan hukum.
  • Bussiness judgement rule Versus Government judgement rule
Rekomendasi Perbaikan Pengadaan Barang dan Jasa
  1. Integrity
  2. Transparency
  3. Stakeholder participants
  4. Accessibility
  5. E-Procurement   
Setelah Hifdzil Alim,SH,MH menyampaikan pemaparannya maka acara selanjutnya adalah forum tanya jawab. Peserta Diskusi Panel inisangat antusias mengikuti forum tanya jawab. Masing-masing peserta menyampaikan permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa yang ada di daerahnya masing-masing.  Dalam sesi pertama diajukan 3 (tiga) pertanyaan yang disampaikan oleh Fahrul Rozzi, kemudian  Andi Asrudin dari Makassar beliau adalah pemasok barang, Ibu Eka.R dari Rumah Sakit Jatung Harapan Kita. Fahruh Rozzi menanyakan tentang Rumusan Dari Tipikor, kemudian Andi Asrudin menanyakan tentang masalah Diskon, dan masih banyak pertanyaan lainnya.
 
Dari apa yang disampaikan oleh kedua nara sumber diatas saya dapat menarik kesimpulan bahwa Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa cukup kompleks dan melibatkan banyak pihak baik itu Pemasok barang, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan banyak pihak lainnya, namun ada beberapa hal yang harus dicamkan bahwa korupsi dalam Pengadaan Barang Dan Jasa bisa di minimalisir jika :
  1. Kita taat pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta SOP yang telah dibuat.
  2. Mencatat semua transaksi dan tindakan adminstratif
  3. Bekerja Sesuai dengan SOP
  4. Bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang yang kita miliki
  5. Berani berkata tidak kepada pimpinan jika perintah atasan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undanga serta SOP yang berlaku walaupun jabatan dan pekerjaan kita sebagai taruhannya.
Ini berarti bahwa mental dan karakter kita memang harus benar-benar dibentuk, hilangkan semua kebiasaan buruk yang tidak baik seperti tindakan penyuapan dan pemerasan, karena hal ini tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga merugikan bangsa dan Negara kita.  
 
Sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya, salam....     
  
 







8 comments:

  1. Banyak banget dari sini kalo ga jeli bisa terlibat skandal korupsi. Mesti hati-hati banget ya utk PBJ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Betul mas Jun, aduhhh ngeri juga ya jika kita tidak hati-hati dalam PBJ

      Delete
  2. Kalau penegakan hukum masih rendah, masih banyak peluang korupsi masalah pengadaan jasa ini ya. Orang korup pinter ambil peluag. salam ayahbloggerdotcom

    ReplyDelete
    Replies
    1. Betul mas , terimakasih atas kunjungannya^^

      Delete
  3. nah ini dia yang bisa banyak yg suka nilep uang ya, perlu pengawasan ayng ketat

    ReplyDelete
    Replies
    1. Betul, mba Tira, mental suka nilep itu yang harus diubah, terimakasih banyak atas kunjungannya^^ .

      Delete
  4. Udah ada yg Maha mengawasi ya padahal mba, masih ada aja yg bandel...pengadaan barang jadi potensi buat penyelewengan, sering banget :'(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Memang mental dan karakter malu untuk korupsi perlu dibangun ya, terimakasih banyak atas kunjungannya^^

      Delete

Selamat Datang Di blog ini, silahkan sahabat meninggalkan jejaknya dan Trimakasih atas kunjungannya ya ^_^